Etika pejabat negara/tokoh politik maupun caleg menjadi hal mendasar yang wajib diketengahkan oleh publik di media mainstream maupun media sosial. Media sosial memberikan ruang baru kepada publik untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan etika pejabat negara/tokoh politik. Sedikit saja kesalahan dalam bertutur kata atau dalam berbicara misalnya, bisa menjadi hidangan utama dalam perdebatan di ranah dunia maya.
Terlihat masyarakat maupun para netizen di dunia maya semakin menikmati perdebatan terkait etika tadi menjadi hal yang ditunggu-tunggu. Bahkan sedikit saja terjadi kesalahan dalam bertutur kata ini akan digoreng dan dinikmati oleh lawan politik atau pendukung lawan politik ketika lawan politiknya "terpeleset" dalam berbicara.
Saling berafiliasinya para tokoh politik ini biasanya cenderung akan melakukan tindakan yang sama dengan koleganya; mendukung bila benar, dan membela bila salah. Harmonisasi yang ditimbulkan ditujukan supaya publik akan mengira bahwa ada chemistry yang baik antartokoh politik. Saat ini, strategi ini sepertinya mulai ditinggalkan. Para lawan-lawan politik dari pemerintahan yang sedang berjalan misalnya lebih memilih untuk berjuang sendiri-sendiri, walaupun secara garis besar mereka memiliki tujuan yang sama. Dibuat tidak menjadi satu kesatuan agar terlihat majemuk.
Seperti yang dikemukakan dalam etika politik, etika kader-kader partai politik misalnya diturunkan dari etika pemimpinnya, walaupun tidak secara keseluruhan, namun sedikit-banyaknya pasti terjadi. Momentum sepertipilpres akan memancing etika-etika pejabat negara/politikus yang tersembunyi, yang selama ini belum diketahui oleh publik, akan muncul ke permukaan. Seperti yang saya sebut di awal, etika yang muncul bisa saja baik atau buruk, bahkan bisa jadi etika yang dibuat-buat seolah-olah baik atau seolah-olah buruk.( https://news.detik.com/kolom/d-3950795/menyoal-etika-jelang-kontestasi-politik)
Tetapi pada akhirnya dan kenyataannya gaya kepemimpinan seorang pemimpin partai akan mempengaruhi etika kader-kader dari partai politik itu sendiri. Penanaman ideologi partai menjadi resep utama dalam membentuk karakter seorang kader partai. Tentu penanaman ideologi harus disejajarkan dengan penanaman etika-etika berpolitik yang baik, supaya ke depan partai politik mampu menghasilkan kader-kader terbaik yang siap bertarung dalamkontestasi politik dengan menjalankan asas-asas pemilu yang baik.
Adanya budaya Menyerang Lawan Politik
Saling serangan kepada lawan politik menjelang kontestasi ini seolah telah menjadi budaya dan menjadi bagian dari rangkaian kampanye yang tidak tertulis dalam agenda kampanye. Namun, saya yakin menyerang lawan politik adalah agenda tidak tertulis namun terpatri pada tim pemenangan maupun tim sukses (timses). Serangan-serangan yang ditujukan kepada lawan politik biasanya tidak jauh dari kasus yang pernah menimpa si lawan politik, masa lalu si lawan politik, dan bahkan tidak jarang ada yang sampai membawa perkara agama, urusan rumah tangga hingga hal sekecil mungkin yang bisa menjatuhkan citra lawan politiknya.
Budaya saling serang tersebut tentunya adalah hal yang sangat tidak elok dan tidak elegan untuk dikonsumsi oleh publik. Sebagai seorang politikus seharusnya serangan-serangan yang ditujukan kepada lawan politik harus bersifat elegan dan bersifat membangun. Seperti misalnya menyerang dengan program-program unggulan, visi dan misi yang baik, dan harapannya serangan ini juga dibalas dengan nada-nada yang serupa. Nada-nada yang bersifat konstruktif.
Namun semakin dewasanya publik akibat era keterbukaan informasi ini membuat publik memiliki barometer tersendiri dalam menilai etika pejabat negara/politikus, mana yang harus dipilih dan mana yang harus ditinggalkan. Fenomena yang bekembang saat ini komunitas-komunitas independen yang mendukung KPU dalam menjalankan dan mewujudkan pemilu yang jujur dan adil sudah terbentuk dan tersebar di hampir seluruh daerah di Indonesia.
Komunitas yang semakin banyak muncul ini selalu memberikan arahan, penjelasan hingga pendampingan kepada masyarakat dalam hal kriteria-kriteria calon kepala daerah/calon legislatif/calon presiden yang seperti apa yang layak untuk dipilih, maka bersiap-siaplah para politikus yang selama ini tidak mengedepankan etika yang baik di hadapan publik akan merasakan akibatnya. Kemungkinan lain yang akan terjadi bisa saja para politikus yang tidak terpilih tadi akan menganggap komunitas-komunitas independen tersebut berafiliasi dengan lawan politiknya.
Ukuran demokrasi di Indonesia salah satunya diukur dengan kualitas pemilu. Kualitas pemilu yang baik diukur dengan berbagai macam indikator, salah satunya yaitu terkait dengan etika tokoh politik, khususnya yang menjadi peserta pemilu. Penyelenggara pemilu menurut saya bisa saja memberikan penghargaan kepada pasangan atau timses, bahkan partai politik yang sudah beretika baik dalam proses pemilu. Karena cukup sulit rasanya saat ini menemukan hasil pemilu atau pilkada yang tidak berujung di Mahkamah Konstitusi.
Tidak terasa perkembangan demokrasi menjadi napas baru bagi negeri ini pasca-reformasi. Memasuki 20 tahun reformasi ini, mari kita bersama-sama mewujudkan kontestasi politik yang kualitas, supaya menghasilkan pemimpin yang berintegritas. Harapan ada di tangan kita, perilaku politisi ada di media, keputusan di tangan Anda. Pada tanggal pemilihan nanti kita yang akan menentukan ke arah mana bangsa ini akan kita bawa. Semoga menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.
(Rumadi & D. Jarwoko)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar